Home / PERSONA / Inspirasi / Menggagas Pendidikan Antikorupsi

Menggagas Pendidikan Antikorupsi

 

Kala penguasa sibuk mencari solusi mengatasi korupsi, seorang guru menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah.

 

HATI Basuki Sugita, 48, tergugah ketika membaca resensi buku berjudul Teaching Integrity to Youth: Examples from 10 Countries terbitan Transparency International pada awal 2005.

Di bagian akhir resensi, tersurat pertanyaan tentang keberanian seorang guru dalam menyikapi persoalan korupsi di Indonesia.

“Sebagai seorang guru, saya tergugah dan ingin melakukan perubahan,” kata Basuki.

Ia berpikir negara dunia ketiga seperti Kamboja bahkan telah memasukkan materi pendidikan antikorupsi ke sekolah-sekolah. Namun, mengapa Indonesia yang justru dikenal sebagai negara korup belum menyentuh persoalan ini?

“Kebetulan saya adalah seorang guru. Bagi saya, guru tidak hanya mengajar, tapi juga ikut memperbaiki kondisi bangsa,” ujar Basuki saat ditemui Media Indonesia di sekolah tempat ia meng ajar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Keluarga Kudus, Jawa Tengah.

Basuki lantas mulai bertukar pikiran dengan beberapa guru, kepala sekolah, bahkan dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Semua, kata Basuki, mendukung niatnya untuk menggulirkan pendidikan antikorupsi (PAK) di sekolah.

Pada 2005, PAK pertama kali diterapkan. Bentuknya seperti pelajaran biasa dan dilakukan pada jam-jam pelajaran.

“Jadi pertemuan pertama kita membahas ini, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini, dan seterusnya,” kenang Basuki yang pernah punya cita-cita menjadi astronom.

Namun, Basuki merasa materi PAK yang diterapkan dengan metode itu kurang efektif karena tak ubahnya seperti pelajaran biasa.

Pada tahun-tahun berikutnya, perubahan dilakukan pada PAK. Termasuk, menerapkannya langsung pada praktik sehari-hari, seperti adanya warung kejujuran pada 2006, lalu telepon kejujuran pada 2007, dan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) pada 2008.

 

Tanamkan kejujuran

Kendala yang dirasakan Basuki dalam mengajarkan PAK ialah materi. Materi-materi PAK, menurut dia, sulit diterima anak-anak usia SMP.

Masalahnya, pelajaran itu sendiri banyak berbicara tentang pasal-pasal dalam undang-undang.

Karena itulah materi PAK kemudian diubah ke bentuk simulasi warung kejujuran, wartel kejujuran, dan kejujuran memiliki SIM.

“Dengan begitu, mereka akan lebih mudah memahami makna korupsi. Karena simulasi ini mendidik anak untuk berlaku jujur. Jujur sejak dini,” ujar Basuki.

Ya, kejujuran memang sangat ditekankan di SMP Keluarga Kudus. Bagi Basuki dan guru-guru lainnya, asal mula korupsi ialah ketidakjujuran.

“Jadi kami menekankan pada kejujuran anak,” imbuh ayah satu anak itu.

 

Keluarga setuju

Bagi guru matematika yang pernah menjadi wartawan di harian Bernas itu, korupsi sulit diberantas tanpa adanya niat dan kerja bersama semua pihak.

Contoh saja, persoalan SIM. “Enggak mungkin siswa SMP sudah punya SIM, pasti mereka berbohong dalam hal usia,” tegasnya.

Membereskan masalah SIM ini saja, lanjut Basuki, membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk keluarga.

Berkat penjelasan dari sekolah, sekarang banyak keluarga setuju untuk tidak mengizinkan pembuatan SIM kepada anak-anak sebelum usia mereka memenuhi syarat.

“Saya selalu menekankan untuk tidak mengambil SIM dulu karena itu berbohong. Masa masih kecil mendapat kan SIM,” katanya seraya ter senyum.

 

Ular tangga

Salah satu program PAK yang digagas di SMP Keluarga Kudus ini ialah ular tangga antikorupsi. Seperti namanya yang sudah dikenal, ular tangga ini merupakan permainan. Ular tangga antikorupsi dikreasikan sendiri oleh murid-murid SMP Keluarga Kudus.

Ular Tangga Antikorupsi, dengan permainan ini Basuki Sugita mengari murid-muridnya tentang kejujuran, dan bahaya korupsi. Foto: Efulya

Dengan permainan ular tangga antikorupsi tersebut, kata Basuki, murid-muridnya bisa belajar tentang makna kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

“Tangga itu naik, kami beri hal-hal yang positif. Seperti rajin belajar, maka naik kelas. Kalau ular itu tu run, misalnya kalau mencuri uang, dihukum ibu. Itu semua kreativitas murid untuk melatih kejujuran di mana pun mereka berada,” ujarnya.

Basuki mengaku bangga karena PAK yang ia kembangkan di sekolah bisa menginspirasi murid-murid untuk berlaku jujur.

Dengan begitu, mereka diharapkan tidak melakukan tindak korupsi kapan saja. Menurut Basuki, korupsi menjamur akibat absennya kejujuran.  

 

Basuki masih ingat betul, KPK sering berkunjung ke SMP Keluarga Kudus, Jawa Tengah, pada 2006. “Mereka belajar tentang cara kami mendidik perilaku antikorupsi kepada murid-murid,” tutur guru di SMP itu.

Mereka, lanjut Basuki, belajar mengenai warung kejujuran dan ular tangga antikorupsi. Jadi, jika suatu saat Anda masuk kantor KPK di Jakarta, jangan heran jika menemukan sejenis permainan, yang disebut Basuki, tikus-tikus korupsi di sana. “Itu sama dengan ular tangga antikorupsi bikinan murid-murid saya,” katanya.

Sebagai guru, Basuki memang berharap PAK diajarkan di setiap sekolah, supaya murid-murid tahu dan memahami makna korupsi.

Namun Basuki menyayangkan dinas pendidikan terkadang tidak memberikan kesempatan dan peluang bagi semua sekolah untuk berkreasi secara independen dalam memberantas korupsi.

“Di dinas (sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan), kalau kita mau membuat sesuatu, kita harus lapor ke kepala dinas. Kalau kepala dinas tidak setuju, tidak jadi melakukan pengembangan. Sedikit-sedikit lapor dinas, akhirnya susah berkembang,” kata Basuki yang alumnus Kolese De Britto, Yogyakarta itu. []

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *