Home / SEMESTA / Ekologi / Menanam sebelum Mengukir

Menanam sebelum Mengukir

Para perajin mebel di Jepara kini menjajal menjadi petani jati demi menjaga kelestarian industri mereka.

 

MATA Ahmad Zainudin tertuju ke deretan pohon jati yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Satu per satu pohon-pohon yang baru berusia setahun itu didekati dan cabang-cabang liarnya dipangkas.

“Cabang harus dipotong agar tumbuh besar dan lurus,” ujar Zainudin di tempat tinggalnya di Desa Jondang, Kecamatan Kedung, Jepara, beberapa waktu lalu. Selain memotong cabang, pria 36 tahun itu mengatakan pemberian pupuk juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan jati, khususnya di awal masa tanam.

Meski terlihat cukup piawai soal bertanam jati, Zainudin nyatanya baru memulai kegiatan tersebut pada April 2011. Ada keterdesakan yang mendorongnya.

“Sebagai perajin, saya khawatir pasokan kayu akan habis. Lagi pula selama ini sudah sering susah mendapat pasokan,” tutur anggota Asosiasi Perajin Kecil Jepara (APKJ) itu.

Bukan hanya perajin kecil, pengusaha besar pun mengakui seretnya pasokan bahan baku kayu di Jepara. “Selama tiga tahun terakhir bahan baku untuk mebel dan ukir Jepara terus turun,” ujar Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ahmad Fauzi.

Menurutnya, dalam setahun, hampir 400 ribu meter kubik kayu dibutuhkan untuk industri mebel dan ukir di Jepara. Perhutani, yang semula menyuplai 80% kebutuhan kayu, kini hanya mampu menyuplai 20%. Maka itu, kini sebagian besar suplai kayu didatangkan dari hutan rakyat.

Center for International Forestry Research (Cifor) mencatat kebutuhan kayu lebih besar lagi. Ketua Penelitian Rantai Nilai Mebel dan ilmuwan Cifor Herry Purnomo menuturkan total kebutuhan kayu perajin besar dan kecil di Jepara mencapai 0,8 juta meter kubik/tahun. Sekitar 0,5 juta meter kubik/tahun disuplai Perhutani seluruh Jawa. “Jadi, masih ada kekurangan 0,3 juta meter kubik per tahun,” kata Herry.

Berlanjutnya kekurangan pasokan dapat memengaruhi devisa negara karena 90% produksi mebel Jepara diserap ekspor. Namun, Herry berpendapat besarnya ‘lubang’ suplai kayu itu bukan hanya tanggung jawab Perhutani ataupun petani kayu. “Perajin harus memiliki andil dalam menjawab tantangan ini. Lagi pula menanam (pohon) itu tidak sulit dan bisa di mana saja,” tukasnya.

Atas dasar tanggung jawab bersama itu, Cifor menggandeng APKJ membuat gerakan perajin menanam pohon. Ada 1.000 bibit jati unggul nusantara (JUN) yang disediakan untuk anggota APKJ. JUN dipilih karena dinilai varietas unggul yang sudah dapat dipanen mulai tahun ke-5.

Seorang pengrajin ukir di Jepara sedang mengukir kayu jati. Jepara merupakan daerah sentra mebel dan ukir kayu. Foto: Efulya

Perajin yang menjadi petani nantinya akan mendapatkan bagian 50% dari hasil panen JUN. Bagian lainnya menjadi milik Cifor dan APKJ. Ketua APKJ Margono mengatakan keuntungan APKJ akan disalurkan kepada anggota dengan penyediaan lebih banyak bibit.

Zainudin yang telah memiliki 35 pohon JUN di halaman seluas 500 meter persegi miliknya sudah mulai merasakan manfaat dari gerakan itu. Ia sudah berencana menambah bibit sendiri karena menyadari bahwa menanam pohon bukanlah hal sulit.

 

Legalitas

Namun, ke-119 anggota APKJ lainnya belum tentu seberuntung Zainudin. Syarat penerima JUN bukan hanya memiliki pekarangan cukup luas, tapi juga harus besertifikat.

Hal itu, menurutnya, untuk menuju pemenuhan syarat legalitas kayu yang ditetapkan pemerintah. “Kalau lahannya tidak besertifi kat, berarti kayunya tidak ditanam di tempat yang legal,” ujar Margono.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 68 Tahun 2011 tantang Perubahan Standar Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, pemerintah mewajibkan industri hulu maupun industri hilir perkayuan untuk mengikuti sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Dengan peraturan tersebut diharapkan kayu dan produk kayu Indonesia dapat diterima, bahkan nilainya meningkat di pasar internasional yang menuntut legalitas kayu.

Untuk industri kayu primer, seperti kayu lapis dan gergajian, SVLK akan diterapkan mulai 1 Januari 2013. Adapun bagi industri kayu sekunder, seperti produk furnitur berbahan kayu, SVLK akan diberlakukan mulai 2014 nanti.

Meskipun sudah bersiap menghadapi kebijakan SVLK, Margono mengakui biaya sertifikasi masih menjadi beban besar untuk mereka. Untuk mendapatkan SVLK, pengusaha harus menyiapkan biaya hingga Rp80 juta. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *